Penanganan Perkara di Bani & Pengadilan

MATRIKS PERBEDAAN PROSEDUR PENANGANAN PERKARA PERDATA

ANTARA BANI (BAdan Arbitrase Nasional Indonesia) dan PENGADILAN

 

BANI

 

PENGADILAN

1.     Sumber Hukum

-          UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

1.     Sumber Hukum:

-          HIR (Het Herzeine Reglement) atau RBg. (Reglement Buitengewesten)

-          UU Nomor 14 Tahun 1985 (jo) UU Nomor 5 Tahun 2004 (jo) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

-          UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

-          UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

-          UU Nomor 2 Tahun 1986 (jo) UU Nomor 8 Tahun 2004 (jo) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Umum;

-          UU Nomor 7 Tahun 1989 (jo) UU Nomor 3 Tahun 2006 (jo) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama;

-          UU Nomor 5 Tahun 1986 (jo) UU Nomor 9 Tahun 2004 (jo) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

-          UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer

-          UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

-          Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga

2.     Pengajuan permohonan Arbitrase ke Ketua BANI melalui sekretariat BANI disertai penyelesaian segala proses administrasi

2.     Pengajuan gugatan ke Ketua Pengadilan Tingkat I di tempat kedudukan TERGUGAT atau alternative lainnya sesuai dengan pasal 118 HIR atau …. RBg. disertai penyelesaian segala proses administrasi;

 

3.     Penunjukan Arbiter oleh para pihak atau Ketua BANI

3.     Penunjukan Majelis Hakim dan  Panitera oleh Ketua Pengadilan Tingkat I

4.     Pemeriksaan Perkara oleh Majelis Hakim BANI dengan sifat tertutup untuk umum

4.     Pemeriksaan oleh Majelis Hakim, dengan sifat terbuka untuk umum, kecuali untuk perkara-perkara tertentu seperti kesusilaan, kalau terdakwanya anak-anak, dll.

5.     Batas waktu pemeriksaan perkara paling lama 180 hari

5.     Tidak ada batas waktu penyelesaian perkara, hanya berpedoman pada asas peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 2 ayat 4 UU No. 48 Tahun 2009)

6.     Putusan bersifat akhir dan mengikat (final and binding)

6.     Sifat Putusan tergantung dari sikap para pihak yang bersengketa mau menerima putusan atau tidak, jika menerima atau telah membiarkan jangka waktu untuk melakukan upaya hukum berarti putusan tersebut telah inkracht van gewijsde yang membawa akibat hukum mengikat para pihak

7.     Pelaksanaan Putusan (eksekusi), di dalam putusan biasanya disertakan pula jangka waktu para pihak untuk melaksanakan putusan;

Pelaksanaan eksekusi pada prinsipnya melalui sesuai kesepakatan para pihak atau jika tidak dapat dimintakan fiat eksekusi di kepaniteraan pengadilan

7.     Pelaksanaan putusan

Untuk dapat dilaksanakan suatu putusan harus terlebih dahulu melihat sifat dari putusan tersebut; Jika sudah inkracht van gewijsde maka dapat dimintakan fiat eksekusi ke Pengadilan Tingkat I

8.     Upaya hukum

-          Pada prinsipnya tidak ada,biasanya yang digunakan adalah pembatalan putusan arbitrase dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan dibacakan.

-          Berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999,apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a)     surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b)    setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau

c)     putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

 

8.     Upaya hukum

Upaya hukum yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan menjadi dua jenis yakni upaya hukum biasa (banding, kasasi) dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali)

Selain itu juga ada upaya hukum yakni berupa perlawanan.

9.     Majelis Hakim pada BANI merupakan para pakar di bidangnya

9.     Majelis Hakim yang memeriksa perkara merupakan hakim karir yang tercatat di Mahkamah Agung juga dapat dimungkinkan pengangkatan hakim ad hoc asal memenuhi persayaratan yang telah ditentukan